Free Essay

Corporate Governance - Board Committee

In: Business and Management

Submitted By KarinaD
Words 4692
Pages 19
WALLACE & ZINKIN
Chapter 7

Dewan Komisaris Dewan Komisaris merupakan anggota Non-Executive yang independen. Dewan Komite memiliki peran yang penting dalam perusahaan. Mereka memiliki peran mengawasi kinerja manajemen, tapi mereka tidak boleh menilai kinerja manajemen berdasarkan kriteria mereka sendiri. Terbentuknya Dewan Komisaris tergantung kebutuhan dari perusahaan. Hal ini dikarenakan, Komite bertindak hanya jika Dewan memerintah untuk bertindak. Dan otoritas yang diberikan kepada komite sebaiknya tidak berdampak pada otoritas yang diutus dewan kepada CEO. Terdapat lima sub-komite dari Dewan Komisaris, yaitu: a. Komite Audit
Komite audit merupakan komite wajib yang diperlukan hukum dalam perushaan yang terdaftar. Komite ini berperan penting dalam meningkatkan praktik Good Corporate Governance dalam perusahaan.
Komite audit memiliki peran yang diantaranya: * Membantu Dewan melaksanakan kewajibannya kepada pemegang saham. * Membantu meningkatkan pengawasan dalam proses pelaporan keuangan bersama dengan menejemen, auditor baik internal maupun eksternal. * Terlibat dalam memilih auditor eksternal dan memastikan mereka tidak punya conflict of interest. * Mengawasi internal control framework perusahaan dan memperhatikan informasi keuangan untuk dimasukkan dalam laporan keuangan perusahaan.

Peranan Audit Committee Chair itu sangat penting. Mereka harus dapat bekerja sama dengan baik dengan Chief Executive perusahaan untuk memastikan komite dapat mempertahankan dukungan menejemen. Agar dapat bekerja dengan efektif, para anggota komite bekerja sesuai dengan anggaran dasar. Komite audit dibentuk untuk mendukung independensi Direktur yang mungkin akan didominasi oleh menejemen.

b. Komite Nominasi
Di dalam suatu perusahaan diperlukannya pembangunan shareholder value. Membangun shareholder value tidak hanya dilihat dari sisi finansial, tapi juga meliputi masalah non finansial seperti contohnya pengangkatan dan pemilihan kembali Dewan baru yang akan menjalankan perusahaan. Untuk itu diperlukanlah Komite Nasional. Fungsi utama dari Komite Nominasi adalah membuat rekomendasi yang informatif dan objektif dalam pengangkatan dan pemilihan ulang anggota Dewan. Para anggota komite meninjau kontribusi tiap individu dari Direktur dan Dewan. Komite Nominasi terdiri dari paling tidak tiga direktur, yang diantaranya termasuk Chair yang independen atau paling tidak Non-eksekutif. Kewajiban Komite Nominasi adalah komite bertanggung jawab dalm mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merekomendasikan dalam pengangkatan Dewan. c. Komite Remunerasi Komite Remunerasi memeriksa kelayakan, transparansi, dan akuntabilitas perusahaan. Secara lebih spesifik dijelaskan bahwa komite remunerasi menentukan terms perjanjian, membayar gaji CEO dan eksekutif direktur, dan melaporkannya ke pemegang saham. Peran Komite Remunerasi adalah sebagai berikut: 1. Menentukan besarnya gaji CEO 2. Menentukan pembayaran manajemen 3. Memahami berbagai pilihan dan efeknya terhadap Direktur dan kompensasi manajerial. 4. Menetapkan prinsip dan batasan remunerasi dari senior eksekutif. 5. Beroperasi atas kinerja jangka panjang yang memiliki pengaruh terhadap Direktur Eksekutif dan para manajer. 6. Menetapkan kebijakan pendirian, operasi, dan skema pensiun. 7. Mencalonkan setiap wakil (atau Direksi wakil perusahaan.

d. Komite Eksekutif Bnyak perusahaan besar cenderung memiliki Komite Eksekutif. Peran dari Komite Eksekutif antara lain: 1. Mengevaluasi efektivitas kinerja CEO 2. Meninjau struktur dan efektivitas kinerja perusahaan dan sisteem pengembangan Eksekutif Senior 3. Menetapkan rencana suksesi bagi CEO 4. Mengkaji rencana suksesi Direktur Eksekutif dan para Manajer Senior perusahaan 5. Menentukan masalah yang memerlukan tinjauan oleh seluruh Direksi Non-Eksekutif. e. Komite Penasihat Perusahaan membentuk Komite Penasehat untuk memberikan masukan bagi manajemen mengenai beberapa sektor bisnis tertentu. Namun, menurut pandangan Wallace & Zinkin, hal tersebut bukanlah hal yang sah dan sebaiknya dihindari. Ada dua alasannya; pertama, manajer mampu mencari sendiri masukan-masukan yang terbaik baginya; kedua, Direksi yang member masukan ke para manajer akan menjadi bingung mengenai perannya sebagai penasehat atau direksi.
Komite Audit
Komite Audit yang efektif di perusahaan dapat mempertinggi praktik corporate governance perusahaan.
Peran dari Komite Audit yaitu: 1. Membantu melaksanakan tugas Dewan dan individual direktur yang berhubungan dengan kontrol internal perusahaan. 2. Melaporkan informasi keuangan dan corporate standard of behavior. 3. Komite Audit harus memahami benar masalah fundamental akuntansi yang dihadapi oleh perusahaan, dan mampu memberikan masukan kepada Dewan mengenai pengaruh masalh tersebut.
Tujuan dari pembentukan Komite Audit antara lain: 1. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. 2. Memastikan Dewan membuat keputusan yang benar mengenai kebijakan akuntansi, praktik, dan penyingkapan. 3. Memeriksa hasil audit internal dan eksternal. 4. Mengawasi proses pelaporan keuangan.

Kewajiban Komite Audit antara lain: 1. Bertanggung jawab terhadap penunjukan, kompensasi, dan hak dari auditor eksternal. Serta mengawasi kinerjanya. 2. Memahami independensi auditor eksternal. 3. Mengevaluasi kualifikasi, kinerja dan independensi auditor eksternal. 4. Mempertimbangkan pergantian kepemimpinan partner audit. 5. Mengecek hasil audit dari auditor eksternal. 6. Mengecek manajemen perusahaan dan kebijakan yang diambil. 7. Menentukan dana yang diambil. 8. Berkomunikasi dengan para pemegang saham. 9. Mengevaluasi anggaran dasar.
Ada beberapa manfaat yang didapat perusahaan dengan adanya Komite Audit. Dewan dapat bekerja lebih baik dan berkualitas karena mereka dibantu oleh Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengenai internal control perusahaan. Serta dapat bertindak sebagai filter data audit sehingga hasilnya lebih maksimal. Selain itu Komite Audit juga merupakan saran komunikasi yang menghubungkan auditor internal dengan auditor eksternal dalam memenuhi tanggung jawab Dewan.
Ada beberapa cara untuk mempertahankan keefektifan kinerka Komite Audit: 1. Meninjau tujuan perusahaaan
Komite Audit harus selalu memastikan bahwa aktivitasnya harus sesuai dengan apa yang diperlukan oleh para Dewan. Tugas yang diemban oleh Komite Audit itu tidak sedikit dan range-nya luas, sehingga Dewan secara periodik selalu bertanya mengenai fungsinya, apakah semua fungsinya itu esensial atau tidak. 2. Pergiliran keanggotaan komite
Merubah komposisi Komite Audit merupakan cara yang efektif untuk mempertahankan antusiasme dalam menjalankan tugasnya. 3. Berkomunikasi dengan para pemegang saham
Harus selalu dijaga komunikasi antara Komite Audit dengan para pemegang saham. Hal ini bisa dilkukan dengan mencantumkan surat di laporan tahunan perusahaaan yang ditujukan kepada para pemegang saham.

SALINAN
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR : PER-05/MBU/2006
Pasal 3 1. Komite Audit bertugas untuk : a. Mambantu komisaris/Dewan Pengawas untuk memastikan efektivitas system pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor; b. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal; c. Mamberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan system pengendalian manajemen serta pelaksanaannya; d. Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan BUMN; e. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris/Dewan Pengawas serta tugas-tugas Komisaris/Dewan Pengawas lainnya; dan 2. Komisaris/Dewan Pengawas dapat pula memberikan penugasan lain kepada Komite Audit berupa namun tidak terbatas pada: a. Melakukan penelaahan atas informasi mengenai BUMN, serta Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran BUMN, laporan manajemen, dan informasi lainnya; b. Melakukan penelaahan atas ketaatan BUMN terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan BUMN; c. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN. d. Mengkaji kecukupan fungsi audit internal, termasuk jumlah auditor, rencana kerja tahunan dan penegasan yang telah dilaksanakan. e. Mengkaji kecukupan pelaksanaan audit eksternal termasuk di dalamnya perencanaan audit dan jumlah auditornya.
Pasal 6 1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Komisaris/Dewan Pengawas dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham/Pemilik Modal. 2. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 2 orang anggota lainnya yang berasal dari luar BUMN. 3. Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan : a. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan; b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negative dan konflik kepentingan tehadap BUMN yang bersangkutan; dan c. Mampu berkomunikasi secara efektif. 4. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atas keuangan dan memahami manajemen risiko, dan salah seorang harus memahami industri/bisnis BUMN yang bersangkutan. 5. Jika ada anggota Komite Audit berasal dari sebuah institusi tertentu, maka institusi dimana anggota Komite Audit berasal tidak boleh memberikan jasa pada BUMN yang bersangkutan. 6. Terhadap BUMN tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham/Pemilik Modal berdasarkan usul Komisaris/Dewan Pengawas, dengan pertimbangan tidak mempunyai kemampuan financial untuk membiayai Komite Audit, anggota Komite Audit dapat dirangkap oleh anggota Komisaris/Dewan Pengawas. 7. Anggota Komite Audit yang berasal dari luar BUMN dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Komisaris/Dewan Pengawas dan/atay anggota Direksi; 8. Anggota Komite Audit wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
Pasal 7 1. Komite Audit dipimpin oleh seorang ketua 2. Ketua Komite Audit adalah anggota Komite Audit yang berasal dari anggota Komisaris/Dewan Pengawas, merupakan Komisaris Independen bagi Persero terbuka atau anggota Komisaris/Dewan Pengawas yang dapat bertindak independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, bagi Persero tertutup dan Perusahaan Umum (PERUM). 3. Dalam hal anggota Komisaris/Dewan Pengawas yang menjadi anggota komite audit lebih dari satu orang, maka salah satunya bertindak sebagai ketua Komite Audit.
Pasal 8 1. Anggota Komite Audit yang berasal dari luar BUMN diberikan honorarium atas beban BUMN yang jumlahnya ditetapkan oleh Komisaris/Dewan Pengawas. 2. Anggota Komisaris/Dewan Pengawas yang menjadi ketua atau anggota Komite Audit, tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Komisaris/Dewan Pengawas. 3. Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMN silarang memberikan penghasilan atau fasilitas lain kepada anggota Komite Audit. 4. Honoriarium anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar maksimal 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
Pasal 9 1. Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan berasal dari anggota Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan paling lama 2 (dua) tahu dengan tidak mengurangi hak Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. 2. Anggota Komite Audit yang telah berakhir masa jabatnnya, dapat diangkata kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
Pasal 10 1. Komisaris/Dewan Pengawas wajib menetapkan pedoman kerja bagi Komite Audit. 2. Salinan pedoman kerja Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Komisaris/Dewan Pengawas kepada Direksi untuk diketahui.
Pasal 11 1. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Audit wajib menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan kepada Komisaris/Dewan Pengawas untuk ditetapkan. 2. Dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja tahunan, Komite Audit terlebih dahulu wajib melakukan klarifikasi terhadap hasil kerjanya kepada Direksi dan selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Komisaris/Dewan Pengawas atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.

Pasal 12 1. Komite Audit wajib menyampaikan laporan kepada Komisaris/Dewan Pengawas atau anggota Komisaris/Dewan Pengawas, atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan. 2. Komite Audit membuat laporan triwulan dan laporan tahunan kepada Komisaris/Dewan Pengawas. 3. Laporan Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh sekurang-kurangnya Ketua Komite Audit dan salah seorang anggota Komite Audit.
Pasal 13 1. Komisaris/Dewan Pengawas wajib menindaklanjuti rekomendasi Komite Audit. 2. Dalam rangka menindaklanjuti laporan dan rekomendasi Komite Audit, Komisaris/Dewan Pengawas dapat meminta penejelasan dari Direksi, termasuk mengenai hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern.
Pasal 14 1. Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Komisaris/Dewan Pengawas yang ditetapkan dalam anggaran dasar. 2. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir. 3. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Komite Audit kepada Komisaris/Dewan Pengawas. 4. Selain rapat sebagaiman dimaksud dalam ayat (1), dalam pedoman kerja Komite Audit diatur kehadiran rutin anggota Komite Audit.

PEDOMAN KNKG

1. Pembukaan
Terbentuknya Komite Audit pada perusahaan-perusahaan di banyak negera merupakan ciri dari Corporate Governance yang mulai terbentuk dengan baik. Keberadaan Komite Audit merupakan suatu persyaratan untuk listed di NYSE (New York Stock Exchange) sejak akhir 1970 dan menjadi ketentuan hukum di Kanada sejak pertengahan 1970. Di beberapa negara, ketentuan mengenai keberadaan Komite Audit berangsur-angsur diterima sebagai suatu kewajiban bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Sejalan dengan kecenderungan internasional ini, persyaratan semacam ini telah juga ditetapkan di Indonesia melalui Pedoman Good Corporate Governance yang diterbitkan pada bulan Mei 2002.
Berbagai ketentuan dan peraturan mengenai Komite Audit telah dibuat diantaranya: a. Pedoman Good Corporate Governance (Maret 2001) yang menganjurkan semua perusahaan di Indonesia memiliki Komite Audit; b. Surat Edaran BAPEPAM No. SE-03/PM/2000 yang merekomendasikan perusahaan-perusahaan publik memiliki Komite Audit; c. KEP-339/BEJ/07-2001, yang mengharuskan semua perusahaan yang listed di Bursa Efek Jakarta memiliki Komite Audit; d. KEP-117/M-MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai komite audit; dan e. KEP-103/MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai komite audit;.

2. Tujuan dan Manfaat dibentuknya Komite Audit * Tujuan dibentuknya Komite Audit : a. Pelaporan Keuangan
Komite Audit melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit ekstern. b. Manajemen risiko dan kontrol
Komite Audit memberikan pengawasan independen atas proses risiko dan kontrol. c. Corporate Governance
Komite Audit melaksanakan pengawasan independen atas proses tata kelola perusahaan. * Fungsi Komite Audit :
Komite Audit yang efektif bekerja sebagai suatu alat untuk meningkatkan efektifitas, tanggungjawab, keterbukaan dan objektifitas Dewan Komisaris dan memiliki fungsi untuk: a. memperbaiki mutu laporan keuangan dengan mengawasi laporan keuangan atas nama Dewan Komisaris, b. menciptakan iklim disiplin dan kontrol yang akan mengurangi kemungkinan penyelewengan-penyelewengan, c. memungkinkan anggota yang non-eksekutif menyumbangkan suatu penilaian independen dan memainkan suatu peranan yang positif, d. Membantu Direktur Keuangan, dengan memberikan suatu Kesempatan di mana pokok-pokok persoalan yang penting yang sulit dilaksanakan dapat dikemukakan, e. Memperkuat posisi auditor eksternal dengan memberikan suatu saluran komunikasi terhadap pokok-pokok persoalan yang memprihatinkan dengan efektif, f. Memperkuat posisi auditor internal dengan memperkuat independensinya dari manajemen, g. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektifitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap kontrol internal yang lebih baik. 3. Peranan dan Tanggung Jawab Komite Audit
Peranan dan tanggungjawab Komite Audit harus dengan jelas tercantum dalam ketentuan-ketentuan Audit Committee Charter. Peran dan tanggungjawab Komite Audit akan berlainan tergantung kondisi suatu perusahaan tertentu, namun, pada dasarnya akan mengarah pada pemberian bantuan kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya tentang kontrol intern dan pelaporan keuangan dan manajemen. Dalam peran dan tanggunjawab komite audit harus termasuk: a. Pelaporan Keuangan 1. Pengawasan atas proses pelaporan keuangan dengan menekankan agar standar dan kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi, 2. Memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar dan kebijksanaan tersebut dan apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota Komite Audit, dan 3. Mengawasi audit laporan keuangan eksternal dan menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal. b. Manajemen Risiko dan Kontrol 1. Mengawasi proses manajemen risiko dan kontrol, termasuk identifikasi risiko dan evaluasi kontrol untuk mengecilkan risiko tersebut, 2. Mengawasi laporan auditor internal dan auditor eksternal untuk memastikan bahwa semua bidang kunci risiko dan kontrol diperhatikan, 3. Menjamin bahwa pihak manajemen melaksanakan semua rekomendasi yang terkait dengan risiko dan kontrol, yang dibuat oleh auditor internal dan auditor eksternal. c. Corporate Governance 1. Mengawasi proses Corporate Governance, 2. Memastikan bahwa manajemen senior membudayakan corporate governance, 3. Memonitor bahwa perusahaan tunduk pada Code of Conduct, 4. Mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja financial atau non-finansial perusahaan 5. Memonitor bahwa perusahaan tunduk pada tiap undang-undang dan peraturan yang berlaku, 6. Mengharuskan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan Corporate Governance dan temuan lainnya.

4. Syarat-syarat keanggotaan a. Anggota Komite Audit harus memiliki suatu keseimbangan ketrampilan dan pengalaman dengan latar belakang usaha yang luas. b. Anggota Komite Audit harus:
I. Independen
II. Objektif
III. Profesional c. Anggota Komite Audit harus pula mempuyai:
I. Integritas
II. Dedikasi
III. Pemahaman organisasinya
IV. Pemahaman yang baik tentang lingkungan bisnisnya
V. Pemahaman mengenai risiko dan kontrol d. Paling sedikit 1 anggota komite audit harus pula mempunyai pengertian yang baik tentang pelaporan keuangan. e. Selain syarat-syarat keanggotaan tersebut diatas, Ketua Komite Audit harus mempunyai kemampuan untuk memimpin dan ketrampilan berkomunikasi dengan baik sekali.

5. Pelaporan a. Komite Audit diwakili oleh Ketua Komite Audit memberikan laporan langsung kepada Dewan Komisaris yang diwakili oleh Presiden Komisaris. b. Komite Audit harus lapor paling sedikit setiap tahun dan menjelaskan apakah telah memenuhi dan melaksanakan peran dan tanggungjawab mereka sebagimana diuraikan dalam Audit Committee Charter.
Presiden Komisaris harus menerima salinan-salinan dari semua notulen dan laporan.

ALIJOYO & ZAINI:
KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE AUDIT
Dasar pembentukan komite audit: 1. Surat keputusan Ketua BAPEPAM KEP 41/PM/2003 2. SK Dir. BEJ Nomor 315/BEJ/06-2000 3. Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/Tahun 2002 4. Undang-undang BUMN Nomor 19/2003
Peran komite audit sangat penting karena menjadi titik temu antara direksi/manajemen, auditor internal, auditor eksternal dan komisaris.
Tugas dan tanggung jawab komite audit: 1. Melakukan pengawasan di bidang laporan keuangan :
Memastikan laporan keuangan memberikan gambaran sebenarnya tentang kondisi keuangan perusahaan, hasil usaha perusahaan, rencana dan komitmen jangka panjang.
Aspek yang perlu mendapat perhatian Komite Audit: a. Rekomendasi Auditor eksternal b. Memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan auditor eksternal c. Menilai kebijakan akuntansi d. Meneliti laporan keuangan

2. Melakukan pengawasan di bidang corporate governance :
Memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya secara beretika, dan melaksanakan pengawasan efektif terhadap potensi benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan dan manajemen perusahaan.
Tugas komite audit: a. Menilai kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan, etika, benturan kepentingan dan penelitian terhadap perbuatan yang merugikan perusahaan dan kecurangan; b. Memonitor proses pengadilan yang sedang terjadi ataupun yang ditunda dalam hal mana perusahaan menjadi salah satu pihak yang terkait di dalamnya. c. Memeriksa kasus-kasus penting yang berhubungan dengan benturan kepentingan, perbuatan yang merugikan perusahaan, dan kecurangan; d. Mengharuskan dan memeriksa laporan audit internal mengenai hasil pengkajian atas penerapan GCG di perusahaan dan temuan-temuan penting lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Melakukan pengawasan perusahaan:
Komite Audit bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan menyangkut pemahaman tentang berbagai hal yang berpotensi mengandung risiko, pemberdayaan system pengendalian intern, serta pemantauan atas proses pengawasan yang dilakukan oleh internal auditor atau Satuan Pengawasan Intern (SPI).
Ruang lingkup tugas internal audit harus meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan efektivitas system pengawasan intern.

Anggota Komite Audit : * Minimal terdiri dari 3 (tiga) orang anggota * Minimal 1 (satu) merupakan Komisaris Independen sekaligus menjadi menjadi ketua Komite * Penunjukkan Komite Audit ditetapkan oleh RUPS.
Menurut pedoman GCG, dalam menjalankan tugas-tugasnya, Komite Audit wajib menyampaikan laporan hasil kajiannya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris perusahaan, yakni selambat-lambatnya 2(dua) hari kerja setelah selesainya laporan hasil kajian yang dilakukan Komite Audit. Komite Audit wajib secara teratur menyampaikan laporan atas aktivitasnya kepada Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
Komite Audit juga wajib membuat laporan kegiatan untuk dimuat di laporan tahunan Perusahaan: * Pelanggaran yang dilakukan perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku (jika ada); * Kekeliruan/kesalahan dalam penyiapan laporan keuangan, pengendalian internal, dan independensi auditor (jika ada); * Kajian pelaksanaan GCG dan kompensasi Direksi dan Dewan Komisaris.
Komisaris Independen diharapkan dapat berperan efektif secara independen melalui komite audit, melihat pada tahap dini adanya potensi penyimpangan atau fraud. Dan jika berdasarkan hasil kerja komite audit, komisaris independen segera mengambil langkah-langkah pencegahan atau perbaikan, tentu saja dalam kerangka komisaris. Maka komisaris independen telah berfungi efektif dalam melindungi perusahaan dari risiko sekaligus melindungi komisaris dari potensi tuntutan hukum karena kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya.
Komisaris indepen oleh karena itu, perlu memiliki kompetensi tertentu yang memungkinkannya menjalankan fungsinya secara efektif. Berikut beberapa kompetensi yang diharapkan dari seorang komisaris independen: * Pemahaman yang memadai mengenai industry perusahaan * Pemahaman akan aspek-aspek legal perusahaan * pemahaman akan aspek-aspek keuangan di samping itu seorang komisaris independen diharapkan memiliki pengalaman dalam aspek berikut: * formulasi strategik * kepemimpinan * pembuatan keputusan yang efektif * penilaian kinerja perusahaan * hubungan dan komunikasi antar pribadi * teamwork dalam konteks dewan komisaris

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 8/4/PBI/2006

Pasal 12 (1) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris sekurang-kurangnya bentuk berikut: a. Komite Audit; b. Komite Kebijakan Risiko; c. Komite Nominasi dan Remunerasi. (2) Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Remunerasi dan Komite Nominasi secara terpisah. (3) Anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan oleh Dewan Komisaris pertemuan. (4) Dewan Komisaris harus memastikan apakah komite dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaksanakan tugas mereka efektif.
Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyiapkan dan bekerja prosedur pedoman untuk panitia.

* KOMITE AUDIT
BAB IV
KOMITE
Bagian Satu
Struktur dan Keanggotaan Komite
Pasal 38 (1) Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf yang sekurang-kurangnya terdiri dari: a. seorang komisaris independen; b. pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi; dan c. pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan. (2) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh komisaris independen. (3) Anggota Direksi dilarang menjadi Audit Komite. anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Anggota Komite Audit yang merupakan komisaris independen dan pihak independen sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) dari semua anggota Komite Audit. (5) Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki baik integritas, karakter, dan moral.

* KOMITE PEMANTAU RESIKO
Pasal 39 (1) Anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b paling kurang terdiri dari:
a. seorang Komisaris Independen;
b. seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan; dan
c. seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko. (2) Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen. (3) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko. (5) Anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.

* KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI
Pasal 40 (1) Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya terdiri dari: a. Komisaris Independen; b. Komisaris, dan c. Pejabat Eksekutif. (2) Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen. (3) Anggota Direksi dilarang menjadi Anggota Komite Remunerasi dan anggota Komite Nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.
Pasal 41
Dalam hal Bank membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi Komite secara terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka keanggotaan masing-masing komite harus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Bagian Dua
Ketua Komite Holding Multiple Positions
Pasal 42
Ketua komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.

Bagian Ketiga
Komite Tugas dan Tanggung Jawab
Pasal 43 (1) Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Audit Komite harus setidaknya melakukan pemantauan dan evaluasi: a. pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern; b. konsistensi antara pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik Kantor dengan standar audit yang berlaku; c. konsistensi antara laporan keuangan dengan akuntansi yang berlaku standar; d. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris. (3) Komite Audit harus memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 44
Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya melakukan hal berikut: a. Evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan; b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kebijakan Risiko Komite Kebijakan Risiko dan Unit Kerja tugas, dalam rangka untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
Pasal 45
Nominasi dan Komite Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf c harus melakukan setidaknya tugas dan tanggung jawab: d. terkait dengan kebijakan remunerasi: i. melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; dan ii. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: 1. kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; 2. kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan karyawan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Dewan Direksi; e. terkait dengan kebijakan nominasi: iii. menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan / atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; iv. menyampaikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan / atau Dewan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk diserahkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; v. memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 39 Ayat (1) huruf b dan huruf c kepada Dewan Komisaris.
Pasal 46
Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf c wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi sekurang-kurangnya sesuai dengan : a. kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. prestasi kerja individual; c. kewajaran dengan peer group; dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

Bagian Kelima
Rapat Komite
Pasal 47 (1) Rapat Komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank. (2) Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh tidak kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan pihak independen. (3) Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh tidak kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat eksekutif.
Pasal 48 (1) Keputusan dalam rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. (2) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengambilan keputusan akan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. (3) Hasil rapat komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditulis dalam sebuah risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. (4) Perbedaan pendapat (dissenting opinions) dalam rapat komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditulis dengan jelas dalam risalah rapat beserta alasan dari perbedaan pendapat.

BAB V
FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

Bagian Kedua
Fungsi Audit Intern
Pasal 51 (1) Bank wajib menerapkan fungsi audit intern secara efektif dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum. (2) Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern secara efektif, Bank membentuk Satuan Kerja Audit Intern yang independen terhadap satuan kerja operasional. Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.

Bagian Ketiga
Fungsi Audit Ekstern
Pasal 52 (1) Bank wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank. (2) Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan calon yang diajukan oleh dewan Komisaris sesuai rekomendasi Komite Audit. Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Anggota Komite Audit
Bertanggung jawab untuk:
Lakukan fungsi Komite Audit Anggota sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan perubahannya tanggal 5 Oktober 2006, serta Surat Edaran Bank Indonesia No 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum
Persyaratan:
1. Minimal pendidikan Sarjana jurusan Keuangan, Akuntansi atau Hukum (Master Degree akan lebih diutamakan), 2. Min. 5-6 tahun pengalaman sebagai Auditor, 3. Memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang Keuangan, Akuntansi dan bidang Legal, 4. Pengalaman atau akrab dengan Perbankan Operasi & Prosedur, Metodologi Audit, Tools & Analisa.Peraturan Pemerintah, Manajemen Risiko, Kepatuhan, Kredit & Pemasaran, Akuntansi Bank dan Penulisan Laporan, 5. Memiliki waktu yang cukup untuk melakukan tugasnya sebagai Anggota Komite Audit di Kantor Bank, 6. Fasih berbahasa Inggris, baik lisan dan tertulis serta melek komputer.
Anggota Komite Pemantau Risiko
Bertanggung jawab untuk:
Lakukan fungsi Anggota Komite Pemantau Risiko sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan perubahannya tanggal 5 Oktober 2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum
Persyaratan:
1. Minimal pendidikan Sarjana jurusan Keuangan, Akuntansi, atau Hukum (Master Degree akan lebih diutamakan), 2. Min. 5-6 tahun pengalaman dalam Manajemen Risiko, 3. Memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang Keuangan, Akuntansi dan Hukum Daerah, 4. Pengalaman atau akrab dengan Perbankan Operasi & Prosedur, Metodologi Audit, Tools & Analisa.Peraturan Pemerintah, Manajemen Risiko, Kepatuhan, Kredit & Pemasaran, Akuntansi Bank dan Penulisan Laporan, 5. Memiliki waktu yang cukup untuk melakukan tugasnya sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko di Bank Kantor, 6. Fasih berbahasa Inggris, baik lisan dan tertulis serta melek komputer.…...

Similar Documents

Premium Essay

Corporate Governance

...1.0 INTRODUCTION Corporate governance generally refers to the set of mechanisms that influence the decisions made by managers when there is a separation of ownership and control.[1] It therefore refers to the manner in which the power of a corporation is exercised in the stewardship of the corporation’s total portfolio of assets and resources with the objective of maintaining and increasing shareholders value and satisfaction of other stakeholders in the context of its corporate mission.[2] It involves a set of relationships between a company’s management, its board, its shareholders and other stakeholders. Corporate Governance mainly deals with prevention and mitigation of the conflict of interest of stakeholders[3] through processes, customs, policies, laws and institutions which have an impact on the way a company is controlled.[4] The 1992 Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance (section 2.5), known as the Cadbury Report, describes corporate governance as the system by which companies are directed and controlled. Corporate governance is the direction and control of an organization for the benefit of its stakeholders. While ‘corporate governance’ primarily refers to organizations with commercial and business operations, in particular limited companies, we use the term in its widest sense and apply it to all types of organization in the private and public sectors. The underlying principle for corporate governance is preclusion or......

Words: 3818 - Pages: 16

Premium Essay

Corporate Governance

... Corporate governance refers to the system by which corporations are directed and controlled. The governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in the corporation (such as the board of directors, managers, shareholders, creditors, auditors, regulators, and other stakeholders) and specifies the rules and procedures for making decisions in corporate affairs. Governance provides the structure through which corporations set and pursue their objectives, while reflecting the context of the social, regulatory and market environment. Governance is a mechanism for monitoring the actions, policies and decisions of corporations. Governance involves the alignment of interests among the stakeholders.[ Contemporary discussions of corporate governance tend to refer to principles raised in three documents released since 1990: The Cadbury Report (UK, 1992), the Principles of Corporate Governance (OECD, 1998 and 2004), the Sarbanes-Oxley Act of 2002 (US, 2002). The Cadbury and OECD reports present general principles around which businesses are expected to operate to assure proper governance. The Sarbanes-Oxley Act, informally referred to as Sarbox or Sox, is an attempt by the federal government in the United States to legislate several of the principles recommended in the Cadbury and OECD reports. * Rights and equitable treatment of shareholders:[15][16][17] Organizations should respect the rights of shareholders and help......

Words: 3042 - Pages: 13

Premium Essay

Corporate Governance

...CORPORATE GOVERNANCE 1 CORPORATE GOVERNANCE We can attribute societies demand for improved corporate governance on the number of recent financial scandals that have occurred in both the United States and abroad in the past decade. For many organizations, the way to rebuild shareholder confidence was to implement a fundamental framework of procedures that would ensure scandals like Enron, WorldCom and Tyco would not occur in the future. It is precisely these scandals that made corporate governance the focus of organizations worldwide. Corporate governance is defined as the principles and processes that provide the strategies on how an organization directs and obtains its goals, the oversight process for implementing effective accountability from its directors and managers (Rittenberg, Johnstone, & Gramling, 2012). What are two of the principles that surround corporate governance? How do they tie into the recent legislation that was put into place to resolve ethical challenges and changes within the last decade? Two principles that surround corporate governance include “successful management and ethical corporate culture and independence and objectivity” (Creel, 2013). It is management’s responsibility to create a culture of “integrity and ethical behavior” (Rittenberg, Johnstone, & Gramling, 2012). In addition, it is imperative for board members to maintain their objectivity and their judgment must remain independent and in the best interest of its stakeholders.......

Words: 1286 - Pages: 6

Premium Essay

Corporate Governance

...Corporate Governance of Jindal Steel & Power Limited Corporate Governance in Jindal Steel is adopted as a value system for ensuring efficient working and proper conduct of the business and affairs of the Company with a view to put the available resources at optimum use, increase operational efficiency and enhance shareholders’ wealth. Company’s Corporate Governance Philosophy is equity, fairplay, judicious utilization of resources, responsiveness towards stakeholders such as shareholders, lenders, customers, vendors, employees, society’s needs, empowerment of human resource, preserving natural heritage, strengthening administrative structure, its systems, policies and procedures. This is continuous process which evolves over a period of time and undergoes changes to suit the changing times and needs of the business, society and the state. JSPL’s corporate governance philosophy is based on the principles of equity, fairness, transparency, spirit of law and honest communication. The Company believes that sound corporate governance is necessary to retain stakeholders’ trust and ensures efficient working and proper conduct of the business of the company with integrity. Development of Corporate Governance guidelines is a continuous process, which evolves over a period of time and undergoes changes to suit the changing times and needs of the business, society and the nation. Board of Directors The Board of Directors is at the core of corporate governance practice and......

Words: 1225 - Pages: 5

Premium Essay

Corporate Governance

...and ethical lapses have heightened people, press, and investor security of companies, creating demand for a corporate culture of integrity driven performance and a new corporate transparency. Management and boards now feel compelled to ensure that proper governance processes are in place to protect corporate reputation, brand image and share holder value. According to Pricewaterhouse Cooper’s 8th Annual global CEO survey (Dec 2004), 50% of retail industry CEOs believe that there is a strong relationship among all elements of GRC (governance, risk and compliance) and that effective governance can be a value driver and a benefit versus a cost, to their companies. Effective corporate governance requires management and board involvement, accountability, embracing the processes, compliance, and structure required to direct and manage the affairs of a corporation. Its overall goal is to ensure the financial viability to the enterprise and enhance share holder value. For the retail and customer industry, globalization, which entails multinational operations, various financial reporting systems, and complex supply chain with wholesalers, distributors, and multiple types of retailers, not to mention multiple brand portfolios, and various types of outlets, provides significant rationales for management and boards to develop an effective GRC program. Successful corporate governance depends largely on trade-off among the various conflicting interest groups like government, society,......

Words: 15491 - Pages: 62

Premium Essay

Corporate Governance

...Efficacy of Corporate Governance Contents 1. Definition of Corporate Governance 2. History of Corporate Governance – Pre and Post Liberalization 3. Objectives of Corporate Governance 4. Need of Corporate Governance 5. Framework of Corporate Governance 6. Principles of Corporate Governance in India and in the World 7. Merits and Demerits of Corporate Governance 8. Impact of Violation of Corporate Governance Laws 9. Case Study – a) Satyam b) Pfizer c) 3rd Company 10. Conclusion 11. Bibliography Definition "Corporate Governance is concerned with holding the balance between economic and social goals and between individual and communal goals. The corporate governance framework is there to encourage the efficient use of resources and equally to require accountability for the stewardship of those resources. The aim is to align as nearly as possible the interests of individuals, corporations and society"-(Sir Adrian Cadbury in 'Global Corporate Governance Forum', World Bank, 2000) Corporate governance is the relationship between corporate managers, directors and the providers of equity, people and institutions who save and invest their capital to earn a return. It ensures that the board of directors is accountable for the pursuit of corporate objectives and that the corporation itself conforms to the law and regulations. - International Chamber of Commerce Corporate Governance deals with laws, procedures, practices and implicit rules......

Words: 25453 - Pages: 102

Premium Essay

Corporate Governance

...Corporate governance: Ireland must learn the lessons of recent corporate governance failures in Ireland and Irish-listed companies must meet evolving international market expectations if they are to attract international investment, the Chief Executive of the Irish Stock Exchange, Deirdre Somers has said. Somers (pictured) made her comments at a special conference on corporate governance hosted by the Irish Stock Exchange in Dublin today.  “Companies must consider whether their historical practices, although accepted in the past, will meet market expectations in the future,” she said.  Somers also said that investors had a particular responsibility in respect of publicly quoted companies.  She said they must “demand better standards and require better disclosure and then differentiate and penalise those companies that do not provide them.” ISE companies not solely responsible Also speaking at the conference was the Chairman of the Irish Stock Exchange, Padraic O’Connor, who said that while most Irish-listed companies complied closely with the Combined Code – a key guide for corporate governance issues for public companies – problems had arisen where some companies deviated from the principles of the code.  He cited in particular instances when the Chairman of a company was also Chief Executive or a former Chief Executive as an example.  O’Connor also warned against devolving responsibility for corporate governance issues solely to publicly listed companies:......

Words: 4476 - Pages: 18

Premium Essay

Corporate Governance

... Code of Corporate Governance – A Critical Comparison between Bangladesh and Malaysia James Bakul Sarkar Assistant Professor in Accounting and MBA Coordinator Faculty of Business ASA University Bangladesh E-mail: jamssarkar@yahoo.com Mob: 0171-6599599 Dewan Muhammad Nur A Yazdani Lecturer in Marketing Faculty of Business ASA University Bangladesh E-mail: dewanm@hotmail.com Mob: 0172-7681817 Md. Abdul Mannan Assistant Professor Department of Business Administration Stamford University Bangladesh Mob:0171-6418892 Code of corporate governance – A critical comparison between Bangladesh and Malaysia Abstract: Corporate governance is the way in which the corporate entities are governed. The question is: Who will determine the way- the entity itself or the regulator. Different stakeholders with quite diversified interests have stakes (interests) in the operation of business. Consequently, the business entity should not be allowed to operate in every respect in the way it likes; the regulators should come forward to impose certain restrictions and principles on the corporate affairs to upkeep the best interests of stakeholders like investors, creditors and after all the capital market. Such restrictions and principles can be termed as......

Words: 4437 - Pages: 18

Premium Essay

Corporate Governance

...uk/BJASS.aspx Corporate Governance and Performance of Saudi Arabia Listed Companies Yahya Ali Al-Matari Faculty of Accountancy, Universiti Utara Malaysia matariyahya@yahoo.com Dr. Abdullah Kaid Al-Swidi College of Arts & Sciences, Universiti Utara Malaysia swidi@uum.edu.my, and Assoc. Prof. Dr. Faudziah Hanim Bt Fadzil Faculty of Accountancy, Universiti Utara Malaysia fhanim@uum.edu.my Abstract: This study aims to provide a concise view of the background of Saudi Arabia‟s legal system, important regulations and monitoring policies related to the corporate governance followed by the Saudi government to enhance the attractiveness of the business environment. In so doing, this study attempted to provide an overview on corporate governance in the emerging markets and more specifically in Saudi Arabia. Additionally, this study has shed lights on the main monitoring devices which play a significant role in regulating and developing the Saudi business environment. The focus was on some corporate governance mechanisms that might affect firm performance including board composition (BODCOM), CEO duality (DUAL), board size (BSIZE), audit committee independence (ACIND), audit committee activities (ACMEET) and audit committee size (ACSIZE). Keywords: Corporate governance, firm performance, emerging countries, Saudi Arabia. 1 British Journal of Arts and Social Sciences ISSN: 2046-9578, 1. Introduction The topic of corporate governance is assuming......

Words: 15071 - Pages: 61

Premium Essay

Corporate Governance

...THE INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE MANUAL First Edition IFC Advisory Services in Indonesia In Partnership with: THE INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE MANUAL First Edition Jakarta, January 2014 i Disclaimer IFC, a member of the World Bank Group, creates opportunity for people to escape poverty and improve their lives. We foster sustainable economic growth in developing countries by supporting private sector development, mobilizing private capital and providing advisory services. The Indonesia Corporate Governance Manual (CG Manual) was commissioned by IFC as part of the Indonesia Corporate Governance Program that IFC is implementing in Indonesia since 2012. This manual is distributed with the understanding that neither the authors, nor the organizations, countries they represent, nor the publisher are engaged in rendering legal or financial advice. The material in this Manual is set out in good faith for general guidance, and no liability can be accepted for any possible loss or expense in incurred as a result of relying on the information contained herein. This publication is not intended to be exhaustive. It should not be relied upon as a basis for formulating business decisions. On all financial issues and questions, an accountant, auditor, or other financial specialist should be consulted. A lawyer should be consulted on all legal issues and questions. As the laws in the Republic of Indonesia are constantly changing, legal rules......

Words: 131549 - Pages: 527

Premium Essay

Corporate Governance

...Middle East, India, Africa and Asia Pacific region. Using the companies’ annual report of the recent year ending 2014 and 2015 a corporate governance analysis can be made. Does the geographical location of this company impact on their corporate governance structure? The geographical location is important and has an impact of their corporate governance approach since where the headquarters is situated and proximity to the management board influence the decision making of the companies’ by laws, countries have to adopt a system or more than one system of governance as seen in France. Hugo Boss and Burberry are companies’ whose approach of corporate governance are stakeholder and shareholder oriented respectively. Letza et al 2004, compares shareholders and stakeholders approach as the two distinct model adopted over the years by advanced industrial nations and governments. The world is now a global village, funds can be gotten internationally, so the need to boost income, growth, profitability and longevity is sought after. In order to build cross border investment and growth, the demand for transparency and accountability has to be realized so the need of governance code is subject to be created and the model applied impacts on their way of governance structure. In an investors perspective, what to be perceived in companies are: Corporate Ownership and structure Most German listed companies are known to have a moderate amount of ownership whereby ownership is......

Words: 2594 - Pages: 11

Free Essay

Corporate Governance

...   CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT – FINANCIAL YEAR ENDED 30 JUNE 2015    Introduction  The Board of Djerriwarrh Investments Limited (the Company) is committed to the highest standards of ethical  behaviour and to having an effective system of corporate governance commensurate with the size of the Company  and the scope of its business operations.    In accordance with ASX Listing Rule 4.10.3, set out below are the applicable ASX Corporate Governance Council’s  eight principles of corporate governance (ASX Governance Principles) and outlined accordingly is how the Board has  applied each principle and the recommendations set out within them during the course of the financial year ended  30 June 2015. A copy of the ASX Governance Principles can be found on ASX’s website, www.asx.com.au    The Company is fully supportive of the ‘if not, why not’ disclosure‐based approach to governance adopted by the  ASX Governance Principles and the recognition within them that there is no single model of corporate governance  and that good corporate governance practice is not restricted to adopting the recommendations contained in the  ASX Governance Principles.    Principle 1: Laying solid foundations for management and oversight  This Principle requires the Company to establish and disclose the respective roles and responsibilities of both the  Board and management and how their performance is monitored and evaluated.    Role of the Board  The Company’s Corporate Ob......

Words: 5485 - Pages: 22

Premium Essay

Corporate Governance

...1.0 Introductions 2.0 Literature review 3.0 Background and history of Development CG The term of corporate governance not just been introduced but it also drew attention of the public about the weaknesses of Malaysian corporate governance practice due to the Asian Financial Crisis in 1997. After 1998, the government of Malaysia decided to adopt the corporate reforms to enhance the quality of good corporate governance practice in the country. The main sources of the Corporate Governance reforms agenda in Malaysia other than Malaysian Code on Corporate governance are the Capital Market Master Plan (CMP) and also Financial Sector Master Plan (FSMP). This sources provides guidelines on the principles and best practices in corporate governance and the direction for the implementation as well as charts for the future prospects of corporate governance in Malaysia. Malaysian Code on Corporate Governance is an initiative that established by the Financial Committee on Corporate in 1998. This committee is consists of both government and also industry. MCCG was introduced on March 2000. This code brought a systematical change in structure of public and also private corporation. The principles underlying the report focus on four areas which are board of directors, directors’s remuneration, shareholders and accountability and audit. Compliance with the code is not mandatory. However, the listed companies in Bursa Malaysia are required to prepare their annual report on how they......

Words: 2720 - Pages: 11

Premium Essay

Corporate Governance

...hold with the RBI. | 6 | b. The Greenbury Committee, 1995 | 7 | b. Bank | 8 | d. Harshad Mehta scam, 1992 | 9 | b. Diffused Debt | 10 | a. Director | 11 | b. De Facto | 12 | b. Independent auditors | 13 | a. Ganguly Group | 14 | c. Bribery | 15 | c. The Pluralistic Model | 16 | a. The National Environment Policy, 2004 | 17 | b. Dhanuka Committee | 18 | a. It lays down the framework for creating long-term trust between companies & the external provides of capital | 19 | d. He has to ensure that his work involves exercise of judgment. | 20 | b. Stewardship Theory | Section B: Short Notes | Question | Answer | 11(continued)1(continued) | Clause 49The term ‘Clause 49’ refers to clause number 49 of the Listing Agreement between a company and the Stock Exchanges on which it is listed. The Listing Agreement is identical for all Indian Stock Exchanges, including the NSE and BSE. This clause is a recent addition to the Listing Agreement and was inserted as late as 2000 consequent to the recommendations of the Kumar Mangalam Birla Committee on CG constituted by SEBI in 1999. Clause 49, when it was first added, was intended to introduce some basic CG practices in Indian companies and brought in a number of key changes in governance and disclosures (many of which we take for granted today). In late 2002, the SEBI constituted the Narayana Murthy Committee to “assess the adequacy of current corporate governance practices and to suggest......

Words: 4860 - Pages: 20

Premium Essay

Corporate Governance

...Executive Summary This report pretends to do a review of the Corporate Governance about Amazon.com. The methodology adopted for this work is based in information available from the company in its websites and annual reports. In the brief report the review of the structure, process and effectiveness of the governance of the amazon.com is made and the recommendations for appropriate improvements are given it the end of the report. I concluded that company shows the corporate governance components according to their core business and their environmental business. Table of the Contents 1. Introduction.................................................................................................04 2. Nominating and Corporate Governance Committee Charter.................... 04 3. Code of Business Conduct and Ethics........................................................05 4. Officers and Directors.................................................................................08 5. Conclusion & Recommendation.................................................................09 6. References...................................................................................................11 1. INTRODUCTION: Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) is an American multinational electronic commerce company with headquarters in Seattle, Washington, United States. It is the world's largest online retailer. The company also produces consumer......

Words: 2304 - Pages: 10